Ambon, BM.com- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa diminta meninjau ulang rencana pembatalan pelaksanaan Kemah Bela Negara (KBN) Tahun 2025 di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu anggota DPRD Maluku, dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Zamora Noach saat memberikan keterangan persnya.
“Saya minta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dapat meninjau kembali keputusan tersebut,” ujar Yan.
Menurutnya, Kegiatan nasional yang digagas oleh Gerakan Pramuka melalui dukungan pemerintah pusat ini dijadwalkan berlangsung pada 23–29 Oktober 2025 di Pulau Kisar, wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
“Pelaksanaan KBN sangat penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, terutama di daerah perbatasan. Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan,” ujar Noach di Ambon, Jumat (30/5/2025).
Dirinya mengungkapkan, pembiayaan kegiatan ini telah dirancang secara gotong royong oleh masing-masing Kwartir Daerah bersama sejumlah sumber pendanaan sah lainnya. Karena itu, ia menilai alasan pembatalan tidak memiliki dasar yang kuat.
Dikatakannya, saat berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, pihaknya mendapat penjelasan bahwa keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama. Padahal, menurutnya, kegiatan nasional seperti ini seharusnya sudah diantisipasi dalam perencanaan tahunan.
“Alasannya klasik, tidak ada anggaran. Padahal ini bukan kegiatan mendadak. Sudah dirancang sejak tahun lalu dan bahkan sudah ditinjau langsung oleh panitia pusat,” katanya.
Yan juga menolak anggapan bahwa keterbatasan fasilitas di Pulau Kisar menjadi penghalang. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat setempat telah menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan kegiatan.
“Kita sedang dalam masa efisiensi, tetapi jangan lupakan manfaat jangka panjangnya. KBN adalah momentum untuk mempromosikan potensi dan memperkuat posisi wilayah perbatasan di mata nasional,” tambahnya.
Ia mencontohkan keberhasilan kegiatan Sail Banda pada 2010 yang juga digelar di MBD meskipun dihadapkan pada keterbatasan serupa. “Kalau waktu itu bisa, kenapa sekarang tidak? Ini soal kemauan dan koordinasi,” tegasnya.
Olehnya, Yan mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar memanfaatkan jaringan serta sumber daya yang ada untuk memastikan KBN tetap terlaksana. Ia berharap Gubernur Maluku mengambil langkah cepat dan strategis.
“Kita harus tunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa Maluku, khususnya MBD, siap jadi tuan rumah kegiatan nasional. Jangan sampai kita kehilangan momentum penting ini,” pungkasnya.(**)